Mengenal Akuntansi Lebih Dekat

Mengenal Akuntansi Lebih Dekat

Sejarah Akuntansi

Akuntansi sebenarnya sudah ada sejak manusia mulai dapat menghitung dan membuat suatu catatan, dengan menggunakan batu, kayu, bahkan daun. Pada abad ke15, terjadilah perkembangan dan perluasan perdagangan oleh pedagang-pedagang Venesia. Perkembangan perdagangan ini menyebabkan diperlukannya suatu sistem pencatatan yang lebih baik sehingga dengan demikian akuntansi mulai berkembang.

Pada dasarnya akuntansi itu sama yaitu sarana bagi manajemen untuk mengkomunikasikan posisi keaungan, kinerja dan perubahan posisi keaungan kepada pihak yang berkepentingan. Akuntansi menyediakan informasi bagi pasar modal-pasar modal besar, baik domestik maupun internasional. Awalnya, akuntansi dimulai dengan sistem pembukuan berpasangan (double entry bookkeeping) di Italia pada abad ke 14 dan 15.

Lucalah orang yang pertama sekali mempublikasikan prinsip-prinsip dasar double accounting system dalam bukunya berjudul : Summa the arithmetica geometria proportioni et proportionalita di tahun 1494. Banyak ahli sejarah yang berpendapat bahwa prinsip dasar double accounting system bukanlah ide murni Luca namun dia hanya merangkum praktek akuntansi yang berlangsung pada saat itu dan mempublikasikannya.

Paruh Pertama abad 20, seiring tumbuhnya kekuatan ekonomi Amerika Serikat, kerumitan masalah akuntansi muncul bersamaan. Kemudian Akuntansi diakui sebagai suatu disiplin ilmu akademik tersendiri. Setelah Perang Dunia II, pengaruh Akuntansi semakin terasa di Dunia Barat. Bagi banyak negara, akuntansi merupakan masalah nasional dengan standar dan praktik nasional yang melekat erat dengan hukum nasional dan aturan profesional.

Perkembangan Akuntansi

Tahun 1775  : pada tahun ini mulai diperkenalkan pembukuan baik yang single entry  maupun double entry.

Tahun 1800 : masyarakat menjadikan neraca sebagai laporan yang utama digunakan dalam perusahaan.

Tahun 1825   : mulai dikenalkan pemeriksaaan keuangan (financial auditing).

Tahun 1850  : laporan laba/rugi menggantikan posisi neraca sebagai laporan yang dianggap lebih penting.

Tahun 1900   : di USA mulai diperkenalkan sertifikasi profesi yang dilakukan melalui ujian yang dilaksanakan secara nasional.

Tahun 1925   : Mulai diperkenalkan teknik-teknik analisis biaya, akuntansi untuk perpajakan, akuntansi pemerintahan, serta pengawasan dana pemerintah. Sistem akuntansi yang manual beralih ke sistem EDP dengan mulai dikenalkannyapunch card record.

Tahun 1950 s/d 1975 : Pada periode ini akunansi sudah menggunakan computer untuk pengolahan data. Lalu, sudah dilakukan Perumusan Prinsip Akuntansi (GAAP). Hingga Perencanaan manajemen serta management auditing mulai diperkenalkan.

Tahun 1975   : Total system review yang merupakan metode pemeriksaan efektif mulai dikenal. Dan Social accounting manjadi isu yang membahas pencatatan setiap transaksi perusahaan yang mempengaruhi lingkungan masyarakat.

Akuntansi di Indonesia.

Kegiatan ekonomi pada masa penjajahan meningkat cepat selama tahun 1800an dan awal tahun 1900an. Hal ini ditandai dengan dihapuskannya tanam paksa sehingga pengusaha Belanda banyak yang menanamkan modalnya di Indonesia. Peningkatan kegiatan ekonomi mendorong munculnya permintaan akan tenaga akuntan dan juru buku yang terlatih. Akibatnya, fungsi auditing mulai dikenalkan di Indonesia pada tahun 1907 (Soemarso 1995). Peluang terhadap kebutuhan audit ini akhirnya diambil oleh akuntan Belanda dan Inggris yang masuk ke Indonesia untuk membantu kegiatan administrasi di perusahaan tekstil dan perusahaan manufaktur (Yunus 1990).

Internal auditor yang pertama kali datang di Indonesia adalah J.W Labrijn-yang sudah berada di Indonesia pada tahun 1896 dan orang pertama yang melaksanakan pekerjaan audit (menyusun dan mengontrol pembukuan perusahaan) adalah Van Schagen yang dikirim ke Indonesia pada tahun 1907 (Soemarso 1995).

Akuntan publik yang pertama adalah Frese & Hogeweg yang mendirikan kantor di Indonesia pada tahun 1918. Pendirian kantor ini diikuti kantor akuntan yang lain yaitu kantor akuntan H.Y.Voerens pada tahun 1920 dan pendirian Jawatan Akuntan Pajak- Belasting Accountant Dienst (Soemarso 1995). Pada era penjajahan, tidak ada orang Indonesia yang bekerja sebagai akuntan publik.

Orang Indonesa pertama yang bekerja di bidang akuntansi adalah JD Massie, yang diangkat sebagai pemegang buku pada Jawatan Akuntan Pajak pada tanggal 21 September 1929 (Soemarso 1995). Kesempatan bagi akuntan lokal (Indonesia) mulai muncul pada tahun 1942-1945, dengan mundurnya Belanda dari Indonesia.

Pada tahun 1947 hanya ada satu orang akuntan yang berbangsa Indonesia yaitu Prof. Dr. Abutari (Soermarso 1995). Praktik akuntansi model Belanda masih digunakan selama era setelah kemerdekaan (1950an). Pendidikan dan pelatihan akuntansi masih didominasi oleh sistem akuntansi model Belanda. Nasionalisasi atas perusahaan yang dimiliki Belanda dan pindahnya orang orang Belanda dari Indonesia pada tahun 1958 menyebabkan kelangkaan akuntan dan tenaga ahli (Diga dan Yunus 1997).

Atas dasar nasionalisasi dan kelangkaan akuntan, Indonesia pada akhirnya berpaling ke praktik akuntansi model Amerika. Namun demikian, pada era ini praktik akuntansi model Amerika mampu berbaur dengan akuntansi model Belanda, terutama yang terjadi di lembaga pemerintah. Makin meningkatnya jumlah institusi pendidikan tinggi yang menawarkan pendidikan akuntansi-seperti pembukaan jurusan akuntansi di Universitas Indonesia 1952, Institute Ilmu Keuangan (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara-STAN) 1990, Univesitas Padjajaran 1961, Universitas Sumatera Utara 1962, Universitas Airlangga 1962 dan Universitas Gadjah Mada 1964 (Soermarso 1995)-telah mendorong pergantian praktik akuntansi model Belanda dengan model Amerika pada tahun 1960 (ADB 2003).

Perkembangan akuntansi di Indonesia, pada mulanya menganut sistem kontinental, sama seperti yang di pakai Belanda. Sistem kontinental ini, yang di sebut juga Tata Buku atau Pembukuan, yang sebenarnya tidak sama dengan akuntansi, karena Tata Buku (Bookkeeping) adalah elemen prosedural dari akuntansi sebagaimana aritmatika adalah elemen prosedural dari matematika.
Selain itu, terletak perbedaan antara tata buku dengan Akuntansi, yakni :

Tata Buku (Bookkeeping): menyangkut kegiatankegiatan proses akuntansi seperti pencatatan, peringkasan, penggolongan, dan aktivitas aktivitas lain yang bertujuan untuk menghasilkan informasi akuntansi yang berdasarkan pada data.
Akuntansi (Accounting): menyangkut kegiatankegiatan analisis dan interprestasi berdasarkan informasi akuntansi.

Di Indonesia, Komite Prinsip Akuntansi (KPA) merumuskan Standar Akuntansi untuk di sahkan oleh Pengawas Pusat Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan berfungsi untuk menyesuaikan dan menyusun laporan keuangan yang di keluarkan oleh pihak ekstern. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, hubungan dagang antarnegara pada masa masa kerajaan di masa lalu seperti Majapahit, Mataram, Sriwijaya, menjadi pintu masuk akuntansi dari negara lain ke Indonesia.

Terkait hal tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntansi di Indonesia selalu tanggap terhadap perkembangan yang terjadi, khususnya dalam hal-hal yang memengaruhi dunia usaha dan profesi akuntan. Hal ini dapat dilihat dari dinamika kegiatan pengembangan standar akuntansi sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini. Setidaknya, terdapat tiga tonggak sejarah dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Tonggak sejarah pertama, menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Pada masa itu merupakan pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI). Kemudian, tonggak sejarah kedua terjadi pada tahun 1984. Pada masa itu, komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian mengkondifikasikannya alam buku Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha. Berikutnya pada tahun 1994, IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Oktober 1994. Sejak tahun 1994, IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan dari harmonisasi ke adaptasi, kemudian menjadi adopsi dalam rangka konvergensi dengan International Financial Reporting Standards (IFRS). Program adopsi penuh dalam rangka mencapai konvergensi dengan IFRS direncanakan dapat terlaksana dalam beberapa tahun ke depan. Dalam perkembangannya, standar akuntansi keuangan terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. Proses revisi telah dilakukan enam kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, dan 1 September 2007.

Buku Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007 ini di dalamnya sudah bertambah dibandingkan revisi sebelumnya yaitu tambahan KDPPLK Syariah, 6 PSAK baru, dan 5 PSAK revisi. Secara garis besar, sekarang ini terdapat 2 KDPPLK, 62 PSAK, dan 7 ISAK. Untuk dapat menghasilkan standar akuntansi keuangan yang baik, maka badan penyusunnya terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan. Awalnya, cikal bakal badan penyusun standar akuntansi adalah Panitia Penghimpunan Bahan-bahan dan Struktur dari GAAP dan GAAS yang dibentuk pada tahun 1973.

Pada tahun 1974 dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia PAI) yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar akuntansi keuangan. Komite PAI telah bertugas selama empat periode kepengurusan IAI sejak tahun 1974 hingga 1994 dengan susunan personel yang terus diperbarui. Selanjutnya, pada periode kepengurusan IAI tahun 1994-1998 nama Komite PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan (Komite SAK). Kemudian, pada Kongres VIII IAI tanggal 23-24 September 1998 di Jakarta, Komite SAK diubah kembali menjadi Dewan Standar

Akuntansi Keuangan (DSAK) dengan diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan PSAK dan ISAK. Selain itu, juga telah dibentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) dan Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan (DKSAK). Komite Akuntansi Syariah (KAS) dibentuk tanggal 18 Oktober 2005 untuk menopang kelancaran kegiatan penyusunan PSAK yang terkait dengan perlakuan akuntansi transaksi syariah yang dilakukan oleh DSAK. Sedangkan DKSAK yang anggotanya terdiri atas profesi akuntan dan luar profesi akuntan, yang mewakili para pengguna, merupakan mitra DSAK dalam merumuskan arah dan pengembangan SAK di Indonesia.

Standar Akuntansi Internasional di Indonesia
Berikut adalah perkembangan standar akuntansi Indonesia mulai dari awal sampai dengan saat ini yang menuju konvergensi dengan IFRS (Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2008) di Indonesia selama dalam penjajahan Belanda, tidak ada standar Akuntansi yang dipakai. Indonesia memakai standar (Sound Business Practices) gaya Belanda sampai Thn. 1955 : Indonesia belum mempunyai undang undang resmi / peraturan tentang standar keuangan.

Tahun. 1974 : Indonesia mengikuti standar Akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan prinsip Akuntansi.

Tahun. 1984 : Prinsip Akuntansi di Indonesia ditetapkan menjadi standar Akuntansi.

Akhir Tahun 1984 : Standar Akuntansi di Indonesia mengikuti standar yang bersumber dari IASC (International Accounting Standart Committee)

Sejak Tahun. 1994 : IAI sudah committed mengikuti IASC / IFRS.

Tahun 2008 : diharapkan perbedaan PSAK dengan IFRS akan dapat diselesaikan.

Tahun 2012 : ikut IFRS sepenuhnya?

Asas Standar akuntansi di Indonesia yang berlaku saat ini mengacu pada US GAAP (United Stated Generally Accepted Accounting Standard), namun pada beberapa pasal sudah mengadopsi IFRS yang sifatnya harmonisasi. Adopsi yang dilakukan Indonesia saat ini sifatnya belum menyeluruh, baru sebagian (harmonisasi). Di era globalisasi saat ini menuntut adanya suatu sistem akuntansi internasional yang dapat diberlakukan secara internasional di setiap negara, atau diperlukan adanya harmonisasi terhadap standar akuntansi internasional. Namun proses harmonisasi ini memiliki hambatan antaralain nasionalisme dan budaya tiap-tiap negara, perbedaan system pemerintahan pada tiap-tiap negara, perbedaan kepentingan antara perusahaan multinasional dengan perusahaan nasional yang sangat mempengaruhi proses harmonisasi antar negara, serta tingginya biaya untuk merubah prinsip akuntansi.

Zubaidur Rahman, (2000) dalam papernya menyatakan bahwa semua negara yang ada di kawasan Asia Timur semuanya telah memiliki standar akuntansi nasional yang semuanya diadopsi atau disusun berdasarkan standar akuntansi internasional (IAS), tetapi pada kenyataannya laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang ada di negara-negara Asia Timur tersebut kurang memperhatikan mekanisme dari standara akuntansi nasionalnya di rekonsialiasikan dengan standar akuntansi internasional.

REFERENSI :
https://baracellona.wordpress.com/sejarah-dan-perkembangan-akuntansi-di-indonesia-dan-internasional/

Si Boneka Lucu Teddy Bear, Yang Tak Lekang Oleh Zaman

Si boneka lucu Teddy Bear, yang tak lekang oleh zaman

Kenapa sih, nama boneka beruang itu Teddy Bear? Yuk, kita lihat asal usul Teddy Bear!
Ternyata, nama Teddy Bear diambil dari nama seorang presiden Amerika Serikat, lho! Jadi begini asal usulnya..

Teddy bear diciptakan di AS dan Jerman hampir pada saat yang sama pada awal abad 20.Pada bulan November 1902, Presiden AS Theodore Teddy Roosevelt melakukan ekspedisi berburu di Mississippi. Selain berburu, Presiden Roosevelt juga sedang berada dalam misi untuk menyelesaikan sengketa perbatasan antara Mississippi dan Louisiana.

Sebuah pemburu berpengalaman, Roosevelt kecewa karena tidak bisa menemukan hewan buruan yang cukup layak. Akhirnya, pihak tuan rumah menangkap anak beruang hitam dan diikat ke pohon sehingga Roosevelt bisa menembaknya. Cerita mengatakan bahwa Roosevelt menolak untuk menembak beruang karena tindakan ini merupakan kekejaman akibat beruang yang terikat sehingga tidak bisa mempertahankan diri.

Setelah mendengar kejad

ian ini, artis Clifford Berryman menggambar kartun Roosevelt dan beruang. Kartun ini lantas diterbitkan di Washington Post. Lalu seorang laki-laki bernama Morris Michtom memiliki toko permen dan alat-alat tulis. Istrinya yang bernama Rose kadang2 membuat boneka beruang kecil yang diletakkan di jendela toko mereka. Morris melihat kartun beruang di koran dan mendapatkan ide.

Dia minta istrinya membuat beberapa beruang khusus seperti yang ada dalam gambar kartun itu. Lalu Morris menulis surat yang ditujukan ke Gedung Putih, menanyakan apakah beruang baru itu boleh diberi nama seperti nama Presiden. Presiden membalas surat itu, Saya pikir nama saya tidak begitu berharga dalam bisnis beruang, tapi anda boleh saja menggunakannya. Maka Morris meletakkan beruang2 baru itu di jendela tokonya, di sebelah gambar kartun. Boneka beruang itu dinamai dengan nama panggilan Presiden Roosevlt, Teddy.

Dan sampai sekarang boneka beruang tersebut terkenal dengan nama Teddy Bear. Respon masyarakat Amerika ternyata mengejutkan, mereka beramai-ramai membeli boneka teddy bear tersebut.Teddy bear asli bertubuh gemuk, wajah berbentuk seperti segitiga, serta lengan dan kaki yang panjang. Segera, Michtoms menjadi kaya dan mampu mendirikan perusahaan yang dinamai Ideal Novelty and Toy Company.

Selama periode waktu yang sama, seorang wanita Jerman penyandang cacat bernama Margarete Steiff juga menciptakan boneka beruang. Dia memiliki pabrik boneka di kota Giengen, Jerman.
Keponakan Steiff yang bernama Richard berusaha meyakinkan bibinya untuk juga menambahkan boneka beruang dalam katalog produknya. Akhirnya Steiff mulai memproduksi boneka beruang dan tidak pernah menyangka kelak akan begitu populer.

Pada tahun 1903, Steiff mampu menjual 3.000 mainan beruang di Amerika Serikat. Antara tahun 1903 dan pada awal Perang Dunia I, jutaan beruang sudah terjual dari katalog mainan Steiff. Masing-masing boneka beruang memiliki kancing yang dijahit di telinga kiri sebagai semacam trade mark bagi boneka buatan Steiff. Saat ini, orang membeli boneka beruang teddy bear dalam berbagai bentuk, ukuran, dan warna.

Meskipun saat ini terjadi perkembangan teknologi, dan mainan berteknologi tinggi semakin banyak ditemukan, kecintaan anak-anak terhadap boneka teddy bear tidak pernah lekang oleh zaman.


REFERENSI
http://www.amazine.co/16998/sejarah-teddy-bear-asal-usul-boneka-beruang-teddy-bear/

Anime Fan Art

Perbedaan Antara Pajak Pasal 21,22 Dan 23

Perbedaan Antara Pajak Pasal 21,22 Dan 23

PAJAK PENGHASILAN Pasal 21

Pengertian PPh Pasal 21

pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain demgam nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 undang-undang no.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no 17 tahun 2000 dan diubah terakhir dengan PER No.57 tahun 2009.

Pemotong Pajak PPh Pasal 21

a)      Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi atau badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

b)      Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah Pusat termasuk instansi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga, negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia dil luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

c)      Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

d)     Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar.

e)      Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

f)       Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Tidak termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21

a)      Pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tesebut, serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbale balik.

b)      Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan ewarga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

PAJAK PENGHASILAN Pasal 22

Pengertian PPh 22

Merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh wajib pajak atas penghasilan antara lain sehubungan dengan impor barang/ jasa, pembelian barang dengan menggunakan dana APBN/APBD dan non APBN/ APBD, dan penjualan barang sangat mewah.

Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22

- Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (8KB).

- Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai; dilaksanakan oleh DJBC.

- Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Dirjen BC.

- Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

- Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos.

- Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB.

- Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

- Impor kembali (re-impor) yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog.

Tarif PPh pasal 22 atas penjualan instansi pemerintah :

PPh pasal 22 bendaharawan = 1,5% x nilai penjualan

Tarif PPh pasal 22 atas impor :

Bila importir memiliki API (Angka Pengenal Impor)

PPh pasal 22 impor = 2,5% x nilai impor

Bila importir tidak memiliki API

PPh pasal 22 impor = 7,5% x nilai impor

PAJAK PENGHASILAN Pasal 23

Pengertian PPh 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, deviden, bunga, royalty, sewa, serta penggunaan harta selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 dan pph final (4 ayat 2).

Deviden, royalti, bunga, hadiah penghargaan

PPh pasal 23 = 15% x penghasilan bruto

Sewa dan jasa

PPh pasal 23 = 2% x penghasilan bruto

Pemotong PPh Pasal 23:

• badan pemerintah
• Wajib Pajak badan dalam negeri
• penyelenggaraan kegiatan
• bentuk usaha tetap (BUT)
• perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
• Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

 Jadi perbedaan antara PPh Pasal 21,22 dan 23 yaitu :

-          PPh pasal 21

PPh pasal 21 adalah pasal yang mengatur pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima dari pekerjaan / jasa baik dalam hubungan kerja maupun dari pekerjaan bebas oleh WP perorangan dalam negeri.

-          PPh pasal 22

PPh pasal 22 membahas tentang penghasilan yang berasal dari penjualan pada instansi pemerintah, impor, dan industri tertentu (industri rokok, industri kertas, industri otomotif, industri semen, industri baja, Pertamina Bulog untuk tepung terigu dan gula pasir).

-          PPh pasal 23

PPh pasal 23 membahas tentang penghasilan yang diperoleh dari penggunaan harta atau modal (deviden, bunga, royalti, hadiah penghargaan, sewa, dan jasa).

REFERENSI :

Modul Panduan Praktikum Perpajakan Laboratorium Akuntansi Lanjut B (Perpajakan) Universitas Gunadarma

http://anikmurofiah.blogspot.com

http://nanapunyblog.blogspot.com/2011/04/pph-pasal-21-22-23-24-25-dan-26.htm

http://eriksilalahi.blogspot.com/2013/03/pengertian-pph-pasal-21-22-23-24-25-dan.html

Audit Forensik, Makhluk Apakah Itu???

Audit Forensik

Makhluk Apakah Itu???

Audit Forensik terdiri dari dua kata, yaitu audit dan forensik. Audit adalah tindakan untuk membandingkan kesesuaian antara kondisi dan kriteria. Sementara forensik adalah segala hal yang bisa diperdebatkan di muka hukum / pengadilan Audit Forensik terdiri dari dua kata, yaitu audit dan forensik. Audit adalah keahlian suatu tindakan untuk membandingkan kesesuaian antara kondisi dan kriteria. Sementara forensik adalah segala hal yang bisa diperdebatkan di muka hukum / pengadilan.

Jadi audit forensik merupakan audit gabungan keahlian yang mencakup keahlian akuntansi, auditing maupun bidang hukum/perundangan dengan harapan bahwa hasil audit tersebut akan dapat digunakan untuk mendukung proses hukum di pengadilan maupun kebutuhan hukum lainnya. Audit forensik dilakukan dalam rangka untuk memberikan dukungan keahlian dalam proses legal pemberian keterangan ahli dalam proses litigasi/litigation. Audit forensik yang sebelumnya dikenal dengan akuntansi forensik mengandung makna antara lain“yang berkenaan dengan pengadilan”. Selain itu, juga sesuatu yang berkenaan dengan penerapan pengetahuan ilmiah pada permasalahan hukum.

Menurut Editor in chief dari Journal of Forensic Accounting D. Larry Crumbley bahwa “secara sederhana dapat dikatakan, bahwa akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum, artinya akuntansi yang dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan atau proses peninjauan yudisial atau administratif”. Secara makro cakupan audit forensik meliputi investigasi kriminal, bantuan dalam konteks perselisihan pemegang saham, masalah gangguan usaha (business interupstions)/jenis lain dan klaim assuransi, maupun business/employee fraud investigation.

Karena sifat dasar dari audit forensik yang berfungsi untuk memberikan bukti di muka pengadilan, maka fungsi utama dari audit forensik adalah untuk melakukan audit investigasi terhadap tindak kriminal dan untuk memberikan keterangan saksi ahli (litigation support) di pengadilan.

Audit Forensik dapat bersifat proaktif maupun reaktif. Proaktif artinya audit forensik digunakan untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan risiko terjadinya fraud atau kecurangan. Sementara itu, reaktif artinya audit akan dilakukan ketika ada indikasi (bukti) awal terjadinya fraud. Audit tersebut akan menghasilkan “red flag” atau sinyal atas ketidakberesan. Dalam hal ini, audit forensik yang lebih mendalam dan investigatif akan dilakukan.

Keahlian Auditor Forensik

James (2008) menggunakan 9 (sembilan) item kompentensi keahlian akuntansi forensic yang digunakan dalam penilaian perbedaan persepsi dari pihak Akademisi akuntansi, Praktisi akuntansi, dan pengguna jasa Auditor Forensik yaitu:

1. Analisis deduktif : kemampuan untuk menganalisis kejanggalan yang terjadi dalam laporan keuangan, yakni kejadian yang tidak sesuai dengan kondisi yang wajar.

2. Pemikiran yang kritis : kemampuan untuk membedakan antara opini dan fakta.

3. Pemecahan masalah yang tidak terstruktur: kemampuan untuk melakukan pendekatan terhadap masing-masing situasi (khususnya situasi yang tidak wajar) melalui pendekatan yang tidak terstruktur.

4. Fleksibilitas penyidikan : kemampuan untuk melakukan audit di luar ketentuan/prosedur yang berlaku.

5. Keahlian analitik : kemampuan untuk memeriksa apa yang seharusnya ada (yang seharusnya tersedia)  bukan apa yang telah ada (yang telah tersedia).

6. Komunikasi lisan : kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif secara lisan melalui kesaksian ahli dan penjelasan umum tentang dasar-dasar opini.

7. Komunikasi tertulis : kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan tulisan melalui laporan, bagan, gambar, dan jadwal tentang dasar-dasar opini.

8. Pengetahuan tentang hukum: kemampuan untuk memahami proses-proses hokum dasar dan isu-isu hukum termasuk ketentuan bukti (rules of evidence).

9. Composure : kemampuan untuk menjaga sikap untuk tetap tenang meskipun dalam situasi tertekan.

Tujuan Audit Forensik

Tujuan Audit Forensik Tujuan dari audit forensik adalah mendeteksi atau mencegah berbagai jenis kecurangan (fraud). Penggunaan auditor untuk melaksanakan audit forensik telah tumbuh pesat. Untuk mendukung proses identifikasi alat bukti dalam waktu yang relatif cepat, agar dapat diperhitungkan perkiraan potensi dampak yang ditimbulkan akibat perilaku jahat yang dilakukan oleh kriminal terhadap korbannya, sekaligus mengungkapkan alasan dan motivitasi tindakan tersebut sambil mencari pihak-pihak terkait yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan tidak menyenangkan dimaksud.

Akuntansi forensik sebenarnya telah dipraktekkan di Indonesia. Praktek ini tumbuh pesat, tak lama setelah terjadi krisis keuangan tahun 1977. Akuntansi forensik dilaksanakan oleh berbagai lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Dunia (untuk proyek-proyek pinjamannya), dan kantor-kantor akuntan publik (KAP) di Indonesia.

Sumber:

http://teguhutomo60.blogspot.com/2013/12/audit-forensik.html

http://itjen.deptan.go.id/index.php/beranda/44-artikel/479-auditforensikmembedahfrauddanligitasi

Kode Etik Auditor Antara Konsep Dan Kenyataan

Kode Etik Auditor Antara Konsep Dan Kenyataan

Latar belakang

Pada tahun 1978 Institute of Internal Auditor (IIA) mengenalkan Standard for the Professional Practice of Internal Auditing yang harus digunakan oleh Auditor Internal di seluruh dunia untuk menyediakan konsistensi secara internasional dan menjadi alat pengukuran audit quality assurance. Standard tersebut terdiri dari 5 bagian umum dan 25 standard spesifik, yang didalamnya meliputi Statements on Auditing Standars. Standard IIA dibuat untuk mengembangkan panduan yang jelas dan pengukuran yang konsisten atas aktivitas operasional yang dilakukan auditor internal. Standard tersebut menyatukan seluruh peraturan tentang pengauditan internal secara global karena memperbaiki standard internal audit practice, proclaiming the role, scope, performance,and objective of internal auditing,promoting the recognition of internal auditing as a professsion, dan promoting responsibility within the internal auditing profession.

Terdapat riset lebih lanjut mengenai peran dari auditor internal, yang dikenal dengan Competency Framework for Internal Auditing (CFIA) yang dilakukan oleh IIA. Riset tersebut dilakukan untuk memperbaharui Common Body of Knowledge (CBOK), yang telah diharapkan oleh auditor internal profesional. CFIA tidak hanya memasukkan kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor, tapi juga dilengkapi dengan pemaparan mengenai bagaimana kompetensi tersebut harus dinilai.

Definisi Etika

Etika (praksis) diartikan  sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang mendasari perilaku manusia. Etos didefinisikan sebagai ciri-ciri dari suatu masyarakat atau budaya. Etos kerja,dimaksudkan sebagai ciri-ciri dari kerja, khususnya pribadi atau kelompok yang melaksanakan kerja, seperti disiplin, tanggung jawab, dedikasi, integritas, transparansi dsb.

Etika (umum) didefinisikan sebagai perangkat prinsip moral atau nilai. Dengan kata lain, etika merupakan ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma moral. Etika (luas) berarti keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya.Etika (sempit) berarti seperangkat nilai atau prinsip moral yang berfungsi sebagai panduan untuk berbuat, bertindak atau berperilaku. Karena berfungsi sebagai panduan, prinsip-prinsip moral tersebut juga berfungsi sebagai kriteria untuk menilai benar/salahnya perbuatan/perilaku.

           

Alasan Diperlukannya Standar Etika

Kode etik adalah nilai-nilai, norma-norma, atau kaidah-kaidah untuk mengatur perilaku moral dari suatu profesi melalui ketentuan-ketentuan tertulis yg harus dipenuhi dan ditaati setiap anggota profesi. Dalam merencanakan dan melakukan pekerejaaannya, auditor internal dituntuk untuk profesional. Profesionalisme selalu identik dengan sikap yang menjunjung tinggi nilai integritas, kejujuran, kompetensi, serta selalu memegang teguh amanah.

Professional Practice Framework (PPF) yang diterbitkan oleh IIA (2003), menyebutkan salah satu attribute standar bagi pengawas intern adalah proficiency (kecakapan) dan due professional care (menjaga sikap profesional). Proficiency diartikan bahwa pengawas intern harus memiliki pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan kompetensilain yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan kinerja yang baik.

Untuk dapat membangun profesionalisme memang tidaklah mudah. Perlu dibangun berbagai aspek atau hallmark untuk mendorong terbangunnya profesionalisme yang kokoh pada sebuah profesi, dimana umumnya ditandai dengan beberapa tanda-tanda. Hal ini diungkapkan oleh Spencer Pickett(2003) pada bukunya The Internal Auditing Handbook.Ia menyebutkan tanda-tanda tersebut, meliputi :

1.      Memiliki kerangka umum pengetahuan yang jelas (a common body of knowledge atau CBOK). CBOK mencerminkan sebuah tingkat pengetahuan minimal yang harus dipelajari dan dipahami oleh setiap penyandang profesi agar dapat menjalankan profesinya. CBOK ini juga yang menjadi karakteristik atau kekhususan dari sebuah profesi.

2.      Memiliki program pendidikan dan pelatihan.Penyandang profesi harus mampu menjaga keahlian dan kualitas diri dalam menjalankan profesinya.

3.      Memiliki Kode Etik. Kode Etik merupakan sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang baik dan boleh bagi penyandang profesi, dan apa yang tidak baik dan tidak boleh.

4.      Adanya organisasi profesi. Sebuah profesi harus memiliki lembaga profesi yang mencerminkan kepentingan anggota dan menjaga kualitas layanan yang diberikan.

5.      Penegakan sanksi atas pelanggaran. Hal ini merupakan jaminan bahwa setiap penyandang profesi memiliki kinerja sesuai standar sebagai kewajiban formal dari profesi kepada masyarakat. Pemberian sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran akan mendorong setiap individu penyandang profesi untuk bekerja secara cermat, teliti, dan hati-hati.

Di dalam KAP sendiri memuat setidaknya ada tiga aturan yang memuat aturan atau standard – standart dalam aturan auditing yaitu: prinsip etika, aturan etika dan interpretasi aturan etika. Dan dalam kesempatan ini saya akan mendeskripsikan prinsip etika yang meliputi delapan butir dalam pernyataan  IAI, 1998, dalam Ludigdo, 2007 (dalam bahasa pemahaman sendiri).

1. Tanggung Jawab profesi

Dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai bidang yang ahli dalam bidangnya atau profesional, setiap auditor harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam setiap kegiatan yang dilakukan seperti dalam mengaudit sampai penyampaian hasil laporan audit.

 2. Kepentingan Publik

Profesi akuntan publik memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib.

 3. Integritas

Auditor harus memiliki integritas yang tinggi, tidak mementingkan kepentingan sendiri tetapi kepentingan bersama atas dasar nilai kejujuran. Sehingga kepercayaan masyarakat dan pihak – pihak lain memiliki kepercayaan yang tetap.

 4. Objektivitas

Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan auditor bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Akan tetapi, setiap auditor tidak diperbolehkan memberikan jasa non-assurance kepada kliennya sendiri, karena dapat menimbulkan tindakan yang dapat melanggar peraturan atau kecurangan.

 5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan dan diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai dan sikap yang konsistensi dalam menjalankan tanggung jawabnya.

 6. Kerahasiaan

Setiap auditor harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasanya dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan klien atau pihak – pihak yang terkait, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

 7. Perilaku Profesional

Setiap auditor harus berperilaku yang konsisten dengan karakter yang dimiliki yang harus dapat menyesuaikan perilakunya dengan setiap situasi atau keadaan dalam setiap tanggung jawabnya terhadap klien.

 8. Standar Teknis

Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati auditor adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Internasional Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

Kenyataan yang ada

Kenyataanya adalah seringkali auditor melalaikan atau melupakan kode etik yang ada, beragam masalah etis berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan auditing. Banyak auditor menghadapi masalah serius karena mereka melakukan hal-hal kecil yang tak satu pun tampak mengandung kesalahan serius, namun ternyata hanya menumpuknya hingga menjadi suatu kesalahan yang besar dan merupakan pelanggaran serius terhadap kepercayaan yang diberikan.

Demi kebutuhan sendiri atau bekerja sama dengan klien,sehingga melupakan prinsip-prinsip yang telah ada. Oleh karena itu, seorang auditor harus selalu memupuk dan menjaga kewaspadaannya agar tidak mudah takluk pada godaan dan tekanan yang membawanya ke dalam pelanggaran prinsip-prinsip etika secara umum dan etika profesi. etis yang tinggi, mampu mengenali situasi-situasi yang mengandung isu-isu etis sehingga memungkinkannya untuk mengambil keputusan atau tindakan yang tepat.

namun di balik semua itu saya percaya bahwa masih ada atau banyak sekali auditor yang melaksanakan tugasnya degan baik dan jujur yang sesuai dengan kode etik yang berlaku di Indonesia.

REFERENSI :

Brink, Victor Z., and Herbert Witt, 2009, Modern Internal Auditing – Appraising Operations and Control. 5th Ed., John Willey & Sons

Pickett, K.H. Spencer, 2005, The Internal Auditing Handbook, John Willey & Sons,

Ratliff, Richard L., Wanda A. Wallance, James K. Loebbecke, William G. McFarland, 1998. Internal Auditing-Principles and Techniques. The Institute of Internal Auditors. 

http://vandave.wordpress.com/kode-etik-akuntan-publik/

http://laxiden.wordpress.com/2014/12/24/kode-etik-auditor-antara-konsep-dan-kenyataan/

Pro Dan Kontra Kenaikan BBM

Pro Dan Kontra Kenaikan BBM

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ternyata membawa dampak luar biasa, baik dari segi perekonomian, transportasi dan yang paling menonjol saat ini adalah upah buruh. Gejolak para buruh pun dimana-mana menyuarakan tuntutan untuk meminta kenaikan upah. Namun di sisi lain, dengan kenaikan harga BBM, para pengusaha pun ikut menjerit.

Dengan berbagai gejolak yang terjadi di masyarakat saat ini, pemerintah diharapkan  untuk kembali mengkaji ulang langkah yang telah diambil. Hal itu disampaikan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Wonogiri Hamid Noor Yassin yang juga anggota DPRRI Komisi IX saat dijumpai wartawan di kediamannya, Desa Bulusulur, Wonogiri, Jumat (13/12).

Dikatakan, dampak yang paling kentara terjadi akibat kenaikan BBM adalah para buruh, dimana mereka juga menuntut kenaikan upah mereka. Dengan dasar patokan harga minyak dunia inilah, perlu kembali pemerintah mengkaji ulang kebijakannya.

“Akibatnya terjadi inflasi sangat luar biasa,daya beli masyarakat menurun,” tutur Hamid Noor Yassin di sela-sela acara resesnya yang kali pertama selama dia dilantik sebagai anggota DPR.

#SalamGigitJari dan BBM Naik pun menembus Trending Topic atau topik yang banyak dibicarakan oleh pengguna sosial media di dunia.

Istilah #SalamGigiJari merupakan sindirian kampanye Joko Widodo ketika kampanye pemilihan presiden lalu yaitu Salam Dua Jari.

Hasil pemantauan PoliticaWave, menyebutkan pada Senin (17/11) malam, ketika kenaikan BBM diumumkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka yang disiarkan secara langsung di sejumlah televisi, terdapat 21 ribu percakapan selama satu jam.

Yose rizal dari Political Wave mengatakan percakapan di media sosial mengenai pro dan kontra kenaikan harga BBM.

"Seperti layaknya pengumuman kenaikan apapun lebih banyak sentimen negatifnya walaupun banyak juga yang mendukung dan memahami alasan kenaikan itu," jelas Yose.

Pantauan Political Wave menyebutkan alasan yang kemukakan netizen pendukung kenaikan harga BBM adalah pengalihan dana subsidi untuk kebijakan pembangunan dan sektor usaha produktif.

Sementara, para netizen yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi mengungkapkan sindiran dan protes terhadap Jokowi dan para pemilihnya, serta menilai kebijakan ini akan menyengsarakan rakyat.

Sampai Selasa sore, #SalamGigitJari mencapai 60,900 percakapan, BBM Naik sebanyak 400.000, dan #ShameOnYouJokowi sebanyak 46,200 percakapan. Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM bersubsidi yaitu Premium dan Solar sebesar Rp2.000. Harga premium naik dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 dan solar dari Rp5.500 menjadi Rp7.500.

Sebelum kenaikan dilakukan, Jokowi mengatakan pemerintah telah menyiapkan paket bantuan non tunai untuk sekitar 15 juta rakyat miskin, melalui Kartu Keluarga Sejahtera KKS, Kartu Indonesia Pintar KIP, Kartu Indonesia Sehat KIS.

Sementara, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kepada para wartawan di Istana mengatakan anggaran yang selama ini digunakan untuk subsidi BBM akan dialihkan ke belanja produktif.

"Kebijakan hari ini akan memberikan tambahan untuk belanja produktif di atas Rp 100 triliun. Tentunya kemana belanja produktifnya, sebagian akan ke infrastruktur dan sebagian untuk perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan hampir miskin," jelas Bambang

Presiden Joko Widodo menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masing-masing premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500. Jokowi menyebut alasan ketiadaan anggaran untuk membangun infrastruktur dan pelayanan kesehatan membuat harga BBM perlu dinaikkan.

"Negara membutuhkan anggaran untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Anggaran ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM," kata Jokowi di Istana Negara, Senin (17/11/2014).

Kepala Negara juga menerangkan, keputusannya untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sudah melalui pembahasan yang mendalam hingga tingkatan teknis. Ia menekankan perlunya pengalihan subsidi dari konsumtif menjadi produktif.

Jokowi mengakui, kebijakan itu merupakan hal yang berat diputuskannya selaku Kepala Negara. Meski begitu, Jokowi memastikan ada kompensasi bagi masyarakat kurang mampu agar tetap mempertahankan daya beli masyarakat.

"Untuk rakyat kurang mampu, disiapkan perlindungan sosial, paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar, yang dapat segera digunakan untuk jaga daya beli rakyat," sebut Jokowi.

REFERENSI:

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/11/141118_netizen_bbm

http://nasional.kompas.com/read/2014/11/17/2145771/Jokowi.Naikkan.Harga.BBM.karena.Anggaran.Infrastruktur.dan.Kesehatan.Minim

http://www.timlo.net/topik/pro-kontra-kenaikan-bbm/