Macam – macam Kebijakan Pemerintah Tentang Sistem Ekonomi Indonesia
Kebijakan ekonomi adalah beberapa peraturan atau batasan-batasan di
bidang ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Sistem ekonomi
yang digunakan di Indonesia disebut demokrasi ekonomi atau ekonomi Pancasila.
Dalam demokrasi ekonomi, produksi dilakukan sebagai usaha bersama untuk
kepentingan bersama. Demokrasi ekonomi mengutamakan peranan aktif masyarakat dalam kaitannya dengan
kegiatan pembangunan. Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan
terhadap pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan iklim yang sehat bagi
perkembangan dunia usaha. Sedangkan dunia usaha berkewajiban memberi tanggapan
yang positif terhadap pengarahan, bimbingan, dan berusaha menciptakan iklim
yang sehat dalam kegiatan yang
dilakukan.
Tujuan
dan Kebijakan Ekonomi
v Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
v Mewujudkan keadaan ekonomi yang stabil.
v Menghindari inflasi.
v Penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi.
v Neraca pembayaran yang tidak defisit.
v Mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan.
Selain kebijakan
ekonomi diperlukan juga kebijakan nonekonmi, seperti kebijakan sosial yang
menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ekonomi dibagi menjadi 3
macam, yaitu :
1.
Kebijakan ekonomi mikro
kebijakan pemerintah yang ditujukan pada
semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan perusahaan
tersebut.
2.
Kebijakan ekonomi meso
kebijakan ekonomi yang khusus ditujukan pada
wilayah tertentu atau pada sektor-sektor tertentu.
3.
Kebijakan ekonomi makro
kebijakan ekonomi yang mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional
(agregat). Oleh sebab itu, kebijakan ini bisa mempengaruhi atau bahkan membuat
kebijakan meso dan kebijakan mikro menjadi lebih atau kurang efektif. Maka dari
itu saya akan membahas lebih dalam mengenai kebijakan ekonomi makro.
macam - macam kebijakan
ekonomi makro, diantaranya :
1. Kebijakan
Fiskal
Kebijakan
fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu
negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. kebijakan fiskal lebih
mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen utama
kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak.
Ada 2 macam kebijakan
fiskal yatu :
1
Kebijakan Fiskal Ekspansif
Kebijakan pemerintah untuk membuat
pengeluaran lebih besar dari pemasukan Negara guna memberi stimulus pada
perekonomian.
2.
Kebijakan Fiskal Kontraktif
Kebijakan
pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya.
Tujuan
kebijakan fiskal yaitu:
1. Untuk
meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk
memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.
3. Untuk
menstabilkan harga-harga barang, khususnya mengatasi inflasi.
2.Kebijakan
Moneter
Kebijakan
moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi
secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Pada dasarnya,
kebijaksanaan moneter ditujukan agar likuiditas dalam perekonomian berada dalam
jumlah yang “tepat” sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan tanpa
menimbulkan tekanan inflasi. Umumnya pelaksanaan pengaturan jumlah likuiditas
dalam perekonomian ini dilakukan oleh bank sentral, melalui berbagai instrumen
, khususnya open market operations (OMOs).
Ada 2 kebijakan moneter yaitu :
Ada 2 kebijakan moneter yaitu :
1. Kebijakan
Moneter Ekspansif
Suatu kebijakan untuk
menambah jumlah uang yang beredar.
2. Kebijakan
Moneter Kontraktif
Suatu
kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar atau disebut juga dengan
kebijakan uang ketat (tight money policy).
Ada beberapa cara untuk melakukan kebijakan moneter diantaranya :
1. Operasi
Pasar Terbuka
Operasi
pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau
membeli surat berharga pemerintah.
2. Diskonto
Diskonto
adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank
sentral pada bank umum.
3. Rasio
Cadangan Wajib
Rasio
cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah
dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah.
3.Kebijakan Perdagangan Luar Negeri
Kebijakan
perdagangan luar negeri telah mengalami 2 strategi yang sangat berbeda,
strategi pertama substitusi impor. Pada awalnya Indonesia cenderung memproduksi
semua jenis barang yang selama ini diimpor tanpa memperhitungkan apakah
Indonesia memiliki keunggulan komparatif atau tidak untuk setiap jenis barang
yang akan dibuat sendiri di dalam negeri. Kebijakan ini dilaksanakan dengan
cara pemerintah memberi perlindungan dengan tarif yang tinggi,
hambatan-hambatan nontarif, subsidi, dan fasilitas kemudahan lainnya terhadap
sejumlah industri di dalam negeri yang diberi tugas untuk memproduksi
barang-barang impor. Pada pertengahan tahun 1980-an, ternyata setelah harga
minyak di pasar internasional merosot dengan tajam, akhirnya pemerintah
mengubah kebjakan perdagangan luar negerinya menjadi kebijakan promosi ekspor
non migas, khususnya barang-barang industri. Efektifitas kebijakan perdagangan
luar negeri untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia, khususnya
barang-barang manufaktur dan sekaligus mengurangi defisit atau meningkatkan
surplus, sangat tergantung pada dua hal utama. Pertama isi paket deregulasi
selama ini dan yang akan dikeluarkan di sektor perdagangan luar negeri. Kedua,
harmonisasi antara kebijakan perdagangan luar negeri dan kebijakan makro
lainnya, terutama kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan investasi,
kebijakan jetenagakerjaan, dan kebijakan industri.
REFERENSI :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar