Hukum dan Hukum Ekonomi

Hukum dan Hukum ekonomi

Pengertian Hukum

Hukum:

Hukum adalah suatu peraturan atau sistem yang dibuat manusia baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang mengandung pertimbangan kesusilaan  untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, dan dapat dikenakan sangsi bagi siapapun yang melanggarnya.

      Hukum juga menjadi aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan bagi para penguasa –penguasa negri dalam melakukan tugasnya.

Hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang, hukum mempunyai sifat memaksa, hukum juga mempunyai daya yang mengikat fisik dan psikologis karena hukum mempunyai ciri, sifat dan daya mengikat, maka hukum dapat memberi keadilan ialah dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar.

Sebagai sarana penggerak pembangunan, daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau di daya gunakan untuk menggerakan pembangunan.Disini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.

Berikut ini definisi Hukum menurut para ahli :

- MenurutTullius Cicerco (Romawi) dala “ De Legibus”:
Hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.

  

-   J.C.T. Simorangkir, SH dan Woerjono Sastropranoto, SH mengatakan bahwa :

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.

-  Rudolf von Jhering dalam “ Der Zweck Im Recht” 1877-1882:

Hukum adalah keseluruhan peraturan yang memaksa yang berlaku dalam suatu Negara.

- Aristoteles

Hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.

- E. Utrecht

Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup – perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.

-  R. Soeroso SH

Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

-  Abdulkadir Muhammad, SH

Hukum adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.

-    Mochtar Kusumaatmadja dalam “Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional(1976:15):

Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.  

 Tujuan Hukum

      Tujuan hukum yaitu menjaga kepentingan setiap manusia, mengatur pergaulan di dalam kehidupan sehari-hari  semata-mata untuk mencapai keadilan, perdamaian, mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan untuk rakyatnya

 SUMBER-SUMBER HUKUM

Sumber hukum dapat ditinjau melalui 2 segi, yaitu :

1.  Sumber-sumber hukum material, dapat ditinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah sosiologi, filsafat dan sebagainya.

2.     Sumber-sumber hukum formal antara lain ialah:

a.   Undang-undang

Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.

b.  Kebiasaan

Kebiasaan ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal sama.

c.   Keputusan-keputusan Hakim (Jurisprudentie)

Keputusan Hakim ialah keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa yang menjadi dasar bagi pengadilan (Standart-arresten) untuk mengambil keputusan.

d.  Traktat (treaty)

Traktat yaitu perjanjian mengikat antara kedua belah pihak yang terkait tentang suatu hal.

e.   Pendapat Sarjana Hukum (doktrin)

Doktrin yaitu pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim.

Bentuk Hukum

Menurut bentuknya, Hukum itu dapat dibedakan menjadi :

1.  Hukum Tertulis (Statute Law = Written Law), yaitu Hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan-peraturan.

2.   Hukum Tak Tertulis (unstatutery law = unwritten law), yaitu Hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan-pereaturan (disebut juga hukum kebiasaan).

Mengenai Hukum Tertulis, ada yang dikodefikasikan, dan yang belum dikodefikasikan.

Kodefikasi Hukum

Kodifikasi hukum adalah  : pembukuan hukum dalam suatu himpunan Undang-Undang dalam materi yang sama. Tujuan kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu rechtseenheid ( kesatuan hukum ) dan suatu ( kepastian hukum).

Unsur-unsur kodifikasi ialah :

a. Jenis-jenis hukum tertentu (misalnya Hukum Perdata) 

b. sistematis

c. lengkap.

Tujuan kodifikasi :

a. kepastian hokum (rechts-zakerheid

b. penyederhanaan hukum

c. kesatuan hokum (rechtseenheid) 

Hukum Ekonomi

Di Era globalisasi ini banyak sekali hal yang memperlihatkan bahwa sering terjadinya permasalahan mendesak didunia karena masalah ekonomi.Permasalahan ekonomi ini perlu diatur agar pemanfaatan sumber daya yang terbatas dapat berjalan baik.Pemanfaatan sumber daya terbatas menyebabkan perlunya suatu perangkat hukum yang dapat mengatur agar semua pihak mendapat perlakuan adil supaya tidak terjadi suatu perselisihan.Fungsi hukum tersebut mengatur kehidupan manusia bermmasyarakat dalam berbagai aspek.Permasalahan ekonomi ini membutuhkan hukum.

Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat peristiwa ekonomiyang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat/ lahirnya hukum ekonomi disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dimasyarakat.

Hukum ekonomi Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu :

a.  Hukum Ekonomi PembangunanHukum ekonomi pembangunan adalah yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukummengenai cara – cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesiasecara nasional.

b. Hukum Ekonomi SosialHukum ekonomi sosial adalah yang menyangkut peraturan pemikiran hukum mengenai cara – cara pembegian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam HAM manusia Indonesia.

Hukum Ekonomi mempunyai 2 aspek yaitu :
1.  Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi.
2.  Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan hasil dan pembangunan                       ekonomi secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Asas-asas hukum ekonomi indonesia :

a.       Asas manfaat

b.      Asas keadilan dan pemerataan yang berperikemanusiaan.

c.       Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan.

d.      Asas kemandirian yang berwawasan kebangsaan.

e.       Asas usaha bersama atau kekeluargaan

f.       Asas demokrasi ekonomi.

g.      Asas membangun tanpa merusak lingkungan.

Tugas Hukum Ekonomi :

a.       Membentuk dan menyediakan sarana dan prasarana hukum bagi

b.       Peningkatan pembangunan ekonomi

c.       Perlindungan kepentingan ekonomi warga

d.       Peningkatan kesejahteraan masyarakat

e.       Menyusun & menerapkan sanksi bagi pelanggar

f.   Membantu terwujudnya tata ekonomi internasional baru melalui sarana &pranata hukum.

Dasar hukum ekonomi Indonesia :

a.       Uud 1945

b.      Tap mpr

c.       Undang-undang

d.      Peraturan pemerintah

e.       Keputusan presiden

f.       Sk menteri

g.      Peraturan daerah

HUKUM PERDATA

Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata :

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perorangan di dalam masyarakat.Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hokum privat materil dan dapat juga dikatakan sebagai lawan dari hukum pidana.

Sejarah Singkat Hukum Perdata

Pada tahun 1804 atas prakarsa Napoleon terhimpunlah hukum perdata dalam satu kumpulan peraturan yang bernama “ Code Civil de Francis” yang juga dapat disebut “Cod Napoleon”.

Sebagai petunjuk penyusunan Code Civil ini digunakan karangan dari beberapa ahli hukum antara lain Dumoulin, Domat dan Pothis. Disamping itu juga dipergunakan hukum bumi putera lama, hukum jernoia dan hukum Cononiek. Code Napoleon ditetapkan sebagai sumber hukum di belanda setelah bebas dari penjajahan prancis.

Setelah beberapa tahun kemerdekaan, bangsa memikirkan dan mengerjakan kodifikasi dari hukum perdata. Dan tepatnya 5 juli 1830 kodivikasi ini selesai dengan terbentuknya BW (Burgelijk Wetboek) dn WVK (Wetboek Van Koopandle) ini adalah produk nasional-nederland yang isinya berasal dari Code Civil des Prancis dari Code de Commerce.

Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia

Hukum perdata masuk pertama kali ke Indonesia dibawa oleh Pemerintah Hindia Belanda pada zaman penjajahan. Hindia Belanda sendiri meniru hukum Perancis yang diberi nama Code Civil der Francis kemudian diterapkan di pemerintahannya.

Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu mengodifikasikan dan menyusun KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) serta KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang).Kodifikasi tersebut diumumkan pada tanggal 30 April 1847 berdasarkanstaatsblad No. 23 dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 1848.

Setelah proklamasi, Indonesia masih tetap menggunakan sistem hukum yang diterapkan oleh Hindia Belanda.Karena pasa saat itu Indonesia merupakan negara baru yang belum mempunyai sistem hukum yang sesuai ditambah dengan Pemerintah Jepang tidak memperbarui sistem hukum Hindia Belanda. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal II Aturan Peralihan, ” Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlangsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang.

Hukum perdata itu sendiri merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat atau pergaulan keluarga.

Yang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat [Belanda] yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagaian materi B.W. sudah dicabut berlakunya & sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai Perkawinan, Hipotik, Kepailitan, Fidusia sebagai contoh Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960.

Keadaan Hukum Perdata di Indonesia

Kondisi Hukum Perdata di Indonesia dapat dikatakan masih bersifat majemuk yaitu masih beraneka.Penyebab dari keaneka ragaman ini ada 2 faktor yaitu:

1. Faktor Ethnis disebabkan keaneka ragaman Hukum Adat Bangsa Indonesia, karena negara kita Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa.
2. Faktor Hostia Yuridisyang dapat kita lihat, yang pada pasal 163.I.S. yang membagi penduduk Indonesia dalam tiga Golongan, yaitu:

1. Golongan Eropa dan yang dipersamakan
2. Golongan Bumi Putera (pribumi / bangsa Indonesia asli) dan yang dipersamakan.
3. Golongan Timur Asing (bangsa Cina, India, Arab).

 Adapun hukum yang diberlakukan bagi masing-masing golongan yaitu:

1. Bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan berlaku Hukum Perdata dan Hukum Dagang Barat yang diselaraskan dengan Hukum Perdata dan Hukum Dagang di negeri Belanda berdasarkan azas konkordansi.
2. Bagi golongan Bumi Putera (Indonesia Asli) dan yang dipersamakan berlaku Hukum Adat mereka. Yaitu hukum yang sejak dahulu kala berlaku di kalangan rakyat, dimana sebagian besar Hukum Adat tersebut belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat.
3. Bagi golongan timur asing (bangsa Cina, India, Arab) berlaku hukum masing-masing, dengan catatan bahwa golongan Bumi Putera dan Timur Asing (Cina, India, Arab) diperbolehkan untuk menundukan diri kepada Hukum Eropa Barat baik secara keseluruhan maupun untuk beberapa macam tindakan hukum tertentu saja.

 Sistematika Hukum Perdata Di Indonesia

Sistematika hukum perdata di Indonesia ada 2 pendapat, yaitu:
     a.       Berlaku Undang-undang

             -           Buku I   :               Berisi mengenai orang

-          Buku III :               Berisi mengenai benda

-          Buku III :               Berisi mengenai perikatan

-          Buku IV :               Berisi mengenai pembuktian

b.      Ilmu Hukum atau Doktrin

        -          Hukum Tentang Diri Seseorang (Pribadi)
      mengatur kecakapan untuk memiliki hak dan kecakapan bertindak sendiri 

-          Hukum Kekeluargaan

Mengatur perihal hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu:

Perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dengan istri,hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele.

-          Hukum Kekayaan

Mengatur hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang.Hak mutlak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat dinamakan hak kebendaan. Hak mutlak yang tidak memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat.

1.  Hak seorang pengarang atas karangannya

2. Hak seseorang atas suatu pendapat dalam lapangan Ilmu Pengetahuan atau hak pedagang untuk memakai sebuah merk, dinamakan hak mutlak saja.

3. Hak Warisan, Mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal. Disamping itu hukum warisan mengatur akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.

SUMBER

http://liafendra.blogspot.com/2014/04/hukum-ekonomi-dan-hukum-perdata_686.html

http://kinantiarin.wordpress.com/penerapan-hukum-dalam-ekonomi/http://madewahyudisubrata.blogspot.com/2012/04/pengertian-hukum-dan-hukum-ekonomi.htmlhttp://karlinaaafaradila.wordpress.com/2012/03/15/aspek-hukum-dalam-ekonomi/

http://agilbhetec.blogspot.com/2013/04/pengertian-hukum-dan-hukum-ekonomi.html

http://agilbhetec.blogspot.com/2013/04/hukum-perdata.html

http://salim-anshori.blogspot.com/2013/03/hukum-perdata-yang-berlaku-di-indonesia.html

http://hati-sitinurlola.blogspot.com/2010/03/hukum-perdata-yang-berlaku-di-indonesia.html

http://ekasriwahyuningsih.blogspot.com/2013/04/hukum-perdata-yang-berlaku-di-indonesia.html