Pro Dan Kontra Kenaikan
BBM
Kenaikan
harga bahan bakar minyak (BBM) ternyata membawa dampak luar biasa, baik dari
segi perekonomian, transportasi dan yang paling menonjol saat ini adalah upah
buruh. Gejolak para buruh pun dimana-mana menyuarakan tuntutan untuk meminta
kenaikan upah. Namun di sisi lain, dengan kenaikan harga BBM, para pengusaha
pun ikut menjerit.
Dengan
berbagai gejolak yang terjadi di masyarakat saat ini, pemerintah
diharapkan untuk kembali mengkaji ulang langkah yang telah
diambil. Hal itu disampaikan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal
Wonogiri Hamid Noor Yassin yang juga anggota DPRRI Komisi IX saat dijumpai
wartawan di kediamannya, Desa Bulusulur, Wonogiri, Jumat (13/12).
Dikatakan,
dampak yang paling kentara terjadi akibat kenaikan BBM adalah para buruh,
dimana mereka juga menuntut kenaikan upah mereka. Dengan dasar patokan harga
minyak dunia inilah, perlu kembali pemerintah mengkaji ulang kebijakannya.
“Akibatnya
terjadi inflasi sangat luar biasa,daya beli masyarakat menurun,” tutur Hamid
Noor Yassin di sela-sela acara resesnya yang kali pertama selama dia dilantik
sebagai anggota DPR.
#SalamGigitJari
dan BBM Naik pun menembus Trending Topic atau topik yang banyak dibicarakan
oleh pengguna sosial media di dunia.
Istilah
#SalamGigiJari merupakan sindirian kampanye Joko Widodo ketika kampanye
pemilihan presiden lalu yaitu Salam Dua Jari.
Hasil
pemantauan PoliticaWave, menyebutkan pada Senin (17/11) malam, ketika kenaikan
BBM diumumkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka yang disiarkan secara
langsung di sejumlah televisi, terdapat 21 ribu percakapan selama satu jam.
Yose
rizal dari Political Wave mengatakan percakapan di media sosial mengenai pro
dan kontra kenaikan harga BBM.
"Seperti
layaknya pengumuman kenaikan apapun lebih banyak sentimen negatifnya walaupun
banyak juga yang mendukung dan memahami alasan kenaikan itu," jelas Yose.
Pantauan
Political Wave menyebutkan alasan yang kemukakan netizen pendukung kenaikan
harga BBM adalah pengalihan dana subsidi untuk kebijakan pembangunan dan sektor
usaha produktif.
Sementara,
para netizen yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi mengungkapkan sindiran
dan protes terhadap Jokowi dan para pemilihnya, serta menilai kebijakan ini
akan menyengsarakan rakyat.
Sampai
Selasa sore, #SalamGigitJari mencapai 60,900 percakapan, BBM Naik sebanyak
400.000, dan #ShameOnYouJokowi sebanyak 46,200 percakapan. Presiden Joko Widodo
menaikkan harga BBM bersubsidi yaitu Premium dan Solar sebesar Rp2.000. Harga
premium naik dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 dan solar dari Rp5.500 menjadi
Rp7.500.
Sebelum
kenaikan dilakukan, Jokowi mengatakan pemerintah telah menyiapkan paket bantuan
non tunai untuk sekitar 15 juta rakyat miskin, melalui Kartu Keluarga Sejahtera
KKS, Kartu Indonesia Pintar KIP, Kartu Indonesia Sehat KIS.
Sementara,
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kepada para wartawan di Istana mengatakan
anggaran yang selama ini digunakan untuk subsidi BBM akan dialihkan ke belanja
produktif.
"Kebijakan
hari ini akan memberikan tambahan untuk belanja produktif di atas Rp 100
triliun. Tentunya kemana belanja produktifnya, sebagian akan ke infrastruktur
dan sebagian untuk perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan hampir
miskin," jelas Bambang
Presiden
Joko Widodo menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masing-masing
premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp
7.500. Jokowi menyebut alasan ketiadaan anggaran untuk membangun infrastruktur
dan pelayanan kesehatan membuat harga BBM perlu dinaikkan.
"Negara
membutuhkan anggaran untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Anggaran
ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM," kata Jokowi di
Istana Negara, Senin (17/11/2014).
Kepala
Negara juga menerangkan, keputusannya untuk menaikkan harga BBM bersubsidi
sudah melalui pembahasan yang mendalam hingga tingkatan teknis. Ia menekankan
perlunya pengalihan subsidi dari konsumtif menjadi produktif.
Jokowi
mengakui, kebijakan itu merupakan hal yang berat diputuskannya selaku Kepala
Negara. Meski begitu, Jokowi memastikan ada kompensasi bagi masyarakat kurang
mampu agar tetap mempertahankan daya beli masyarakat.
"Untuk
rakyat kurang mampu, disiapkan perlindungan sosial, paket Kartu Keluarga
Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar, yang dapat segera
digunakan untuk jaga daya beli rakyat," sebut Jokowi.
REFERENSI:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar